Gondo Radytio Gambiro atau Doedie Gambiro (Foto: SP/Charles Ulag) [JAKARTA] Keberadaan Liga Primer Indonesia (LPI) harus seusai dengan peraturan-peraturan yang mengacu pada induk organisasi sepakbola Indonesia, yakni PSSI. Pasalnya, semua peraturan sepakbola dikeluarkan oleh PSSI.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengawas Olahraga Nasional (LPON) Doedie Gambiro, Kamis (6/1) menanggapi perseteruan antara PSSI dan pengelola LPI.
Menurut Doedie yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, peraturan-peraturan sepakbola Indonesia semuanya dikeluarkan oleh PSSI. “Begitu juga dengan perizinan. Seharusnya LPI melakukan komunikasi yang baik dengan PSSI,” ujarnya.
Namun demikian, kata mantan pengurus Persebaya Surabaya itu, LPI harus dihargai sebagai sebuah terobosan untuk memajukan sepakbola nasional. “Kami berharap PSSI sebagai induk organisasi bertindak sebagai seorang bapak yang mau memfasilitasi, bukan merasa tersaingi,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, sebagai induk organisasi, dalam rangka pembentukkan tim nasional (timnas), PSSI harus mengakomodasi semua potensi yang ada. “Harus ditampung, apalagi mereka berjuang untuk kepentingan bangsa dan Negara,” jelasnya.
Doedie berharap, konflik antara LPI dan PSSI bisa secepatnya terselesaikan, karena jika berkepanjangan yang dirugikan adalah pemain. “Pemain itu aset, kita harus pelihara. Sebaiknya pula LPI harus menghormati PSSI sebagai satu-satunya induk organisasi sepakbola di Indonesia,” ujarnya.
Secara terpisah Sekjen LPON Alief Sjachviar mengungkapkan, sebenarnya LPI memberikan pencerahan bahwa kompetisi yang berjalan selama ini tidak maksimal dan tidak mengarah kepada bisnis sepakbola karena sangat bergantung pada APBD.
Namun perubahan menjadi industri sepakbola tidak bisa cepat karena harus mengubah AD/ ART PSSI bahwa klub-klub sebagian besar mantan perserikatan atau bond-bond yang dulu dibentuk sejak era Belanda.
Dalam AD/ART itu pula, katanya, setiap klub mendapatkan dana dari Pemda setempat. “Apa yang dilakukan LPI bagus namun tetap tidak sesuai tatanan hukum yang bisa berdampak psikologis pada legalitas di bidang olahraga lain. Manajemen LPI seharusnya mengusung perubahan atau revolusi sepakbola pada tatanan yang benar,” katanya.
Di satu sisi, kata Alief PSSI, juga harus berbenah menuju industri sepakbola yang modern dengan memprioritaskan sistem yang baik, termasuk manajemen pemain asing yang tidak terbuka soal besaran pajak pemain asing dan nilai kontraknya. [M-16]
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengawas Olahraga Nasional (LPON) Doedie Gambiro, Kamis (6/1) menanggapi perseteruan antara PSSI dan pengelola LPI.
Menurut Doedie yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, peraturan-peraturan sepakbola Indonesia semuanya dikeluarkan oleh PSSI. “Begitu juga dengan perizinan. Seharusnya LPI melakukan komunikasi yang baik dengan PSSI,” ujarnya.
Namun demikian, kata mantan pengurus Persebaya Surabaya itu, LPI harus dihargai sebagai sebuah terobosan untuk memajukan sepakbola nasional. “Kami berharap PSSI sebagai induk organisasi bertindak sebagai seorang bapak yang mau memfasilitasi, bukan merasa tersaingi,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, sebagai induk organisasi, dalam rangka pembentukkan tim nasional (timnas), PSSI harus mengakomodasi semua potensi yang ada. “Harus ditampung, apalagi mereka berjuang untuk kepentingan bangsa dan Negara,” jelasnya.
Doedie berharap, konflik antara LPI dan PSSI bisa secepatnya terselesaikan, karena jika berkepanjangan yang dirugikan adalah pemain. “Pemain itu aset, kita harus pelihara. Sebaiknya pula LPI harus menghormati PSSI sebagai satu-satunya induk organisasi sepakbola di Indonesia,” ujarnya.
Secara terpisah Sekjen LPON Alief Sjachviar mengungkapkan, sebenarnya LPI memberikan pencerahan bahwa kompetisi yang berjalan selama ini tidak maksimal dan tidak mengarah kepada bisnis sepakbola karena sangat bergantung pada APBD.
Namun perubahan menjadi industri sepakbola tidak bisa cepat karena harus mengubah AD/ ART PSSI bahwa klub-klub sebagian besar mantan perserikatan atau bond-bond yang dulu dibentuk sejak era Belanda.
Dalam AD/ART itu pula, katanya, setiap klub mendapatkan dana dari Pemda setempat. “Apa yang dilakukan LPI bagus namun tetap tidak sesuai tatanan hukum yang bisa berdampak psikologis pada legalitas di bidang olahraga lain. Manajemen LPI seharusnya mengusung perubahan atau revolusi sepakbola pada tatanan yang benar,” katanya.
Di satu sisi, kata Alief PSSI, juga harus berbenah menuju industri sepakbola yang modern dengan memprioritaskan sistem yang baik, termasuk manajemen pemain asing yang tidak terbuka soal besaran pajak pemain asing dan nilai kontraknya. [M-16]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar