Rabu, 05 Januari 2011 22:38 WIB
Penulis : Amahl Sharif Azwar
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/1).
"Kalau PLN tidak mengantisipasi, dengan harga minyak dunia di US$90 per barel, paling tidak perlu ada koreksi kebutuhan subsidi sampai Rp70 triliun. Bahkan kalau mencapai US$100 per barel seperti yang diperkirakan pengamat, kebutuhan subsidi bisa mencapai Rp90 triliun," tutur Fabby kepada Media Indonesia.
Seperti diketahui, berdasarkan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, subsidi listrik dipatok Rp41,4 triliun atau turun 10% dari realisasi APBN 2010 di Rp55 triliun.
"Bisa gawat kalau Pemerintah tidak memperhatikan ini. Kemampuan fiskal bisa menurun selama kebutuhan subsidi listrik tidak terpenuhi. Mau tidak mau, TDL harus dinaikkan. Kalau saat ini ada di Rp700 per kilowatt hour (kWh), bisa jadi Rp1500 per kWh. Kenaikannya bisa sampai 100%," tukas Fabby.
Untuk itu, Fabby menyarankan PLN segera memobilisasi upaya-upaya menghadapi fenomena melambungnya harga minyak dunia ini. Pertama, Pemerintah dan PLN harus segera mengupayakan konversi pembangkit listrik dari diesel ke tenaga gas. Atau, PLN bisa memastikan konversi PLTU-PLTU
"Pertanyaan saya, apa mungkin konversi ini dilaukan pada 2011 ini. Mungkin hanya beberapa yang bisa?" ujar Fabby beretorika.
Opsi kedua, sambung Fabby, yang harus dilakukan adalah rasionalisasi penggunaan BBM di daerah luar Jawa. Namun, itu berarti harus ada pemadaman secara berkala dimana listrik hanya menyala lima-enam jam per hari.
"Kalau itu dilakukan, konsumsi BBM sesuai dengan acuan APBN 2011, kalau pun naik paling sekitar 1 juta KL," imbuhnya.
Maka, Fabby menyarankan Pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan kilang gas alam cair (LNG) di Jakarta serta memastikan ketersediaan pasokan gas bumi untuk PLTGU di Muara Tawar, Muara Karang, Tanjung Priok dan lain sebagainya.
Di tempat terpisah, Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin mengakui kenaikan minyak dunia tentu berdampak pada biaya pokok listrik PLN. Dengan kata lain, ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi PLN di tahun kelinci ini.
"Biaya pokok penyediaannya akan naik. Perlu diketahui, Pemerintah masih menyediakan subsidi yang mengcover selisih antara biaya pokok dan harga jual PLN terhadap pelanggan. Kalau ada kenaikan bahan baku minyak dan batu bara, dampak langsungnya adalah pada besaran subsidi," ujar Murtaqi.
Kendati demikian, Murtaqi mengaku belum bisa mengungkapkan berapa besar angka-angkanya mengingat analisis sensitivitas PLN belum dibawa ke Kementerian Keuangan. Saat ini, PLN masih belum bisa menebak apakan tingginya harga minyak saat ini sebagai jangka pandang atau pendek. Untuk itu, perusahaan listrik itu akan membuat beberapa analisis terlebih dahulu.
Saat ditanya tentang kenaikan TDL, Murtaqi menolak berkomentar.
"Soal TDL itu kebijakan Pemerintah, apakah Pemerintah akan memutuskan, itu wewenang mereka," tuturnya. (OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar